Menghitung Pajak Toyota Avanza Terkena Denda, 19 Provinsi Berikan Pemutihan pajak

Mendorong pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertunggak akibat pandemic Covid-19 melanda. Berbagai provinsi mengahadirkan Pemutihan atau memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2020.

Namun sebenarnya apakah pemutihan pajak itu? Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah langkah yang dilakukan oleh negara demi mendorong para wajib pajak yang telah menunggak atau tidak membayarkan pajaknya selama satu tahun atau lebih.

Dengan adanya pemutihan maka denda keterlambatan yang harus dibayarkan dapat dihilangkan atau disebut pemutihan dan hanya membayarkan pajak yang tertera di STNK. Jadi walau pada intinya penghapusan sanksi denda pajak, tetapi ada juga provinsi yang memberikan keringan berupa diskon maupun penghapusan bea balik nama hingga diskon untuk pajak progresif.

Untuk ilustrasi, mari coba hitung pajak untuk mobil ‘sejuta umat’ Toyota Avanza tipe Veloz 1.3 A/T tahun produksi 2018.

Sedangkan perhitungan jika harus terkena sanksi karena keterlambatan dalam pajak kendaraan bermotor (PKB), maka denda dapat mencapai 25% per tahun. Namun bila terlambat 3 bulan, PKB x 25% x 3/12, jika terlambat 6 bulan, maka perhitungannya adalah PKB x 25% x 6/12. Untuk ilustrasi pajak Toyota Avanza yang terkena denda karena lebih dari 6 bulan adalah Rp 2.787.000 x 25% x 6/12 = Rp 348.375

Selain denda pajak kendaraan bermotor (PKB), juga wajib membayarkan denda SWDKLLJ sebesar Rp 100.000 untuk mobil. Sedangkan sepeda motor hanya Rp 32.0000.

Dengan demikian, Jika tanpa pemutihan pajak maka biaya membayarkan pajak plus dengan yang harus dikeluarkan mencapai Rp 3.605.000 + Rp 348.375 + Rp 100.000 = Rp 4.053.375.

Bagaimana sangat merugikan jika harus membayarkan denda, jadi mumpung sedang ada pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada salahnya membayarkan pajak mobil Toyota Avanza anda.

Untuk tahun 2020, sebanyak 19 provinsi telah memberikan keringanan denda pajak atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari:

1. Banten (hingga 23 Desember 2020)

• Penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Penghapusan sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor kedua
• Penghapusan biaya Pajak Progresif

2. Jawa Barat ( hingga 23 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua
• Bebas Pajak Progresif
• Diskon Pajak Kendaraan Bermotor
• Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama
• Diskon tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun ke-5

3. Jawa Tengah (hingga 19 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor

4. Daerah Istimewa Yogyakarta (31 Desember 2020)

• Bebas sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5. Jawa Timur (hingga 28 November 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

6. Bali (hingga 18 Desember)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

7. Aceh (hingga 31 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya

8. Sumatera Barat (15 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari dalam dan luar Provinsi
• Bebas denda SWDKLLJ

9. Sumatera Selatan (hingga 30 November 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas Pajak Kendaraan Bermotor untuk tunggakan lebih dari 1 tahun
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua

10. Riau (hingga 15 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Diskon 50 persen pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

11. Bengkulu (hingga 11 Desember 2020)

• Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda SWDKLLJ

12. Jambi (30 November 2020)

• Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tunggakan lebih dari 2 tahun
• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan kendaraan lelang

13. Sulawesi Tengah (hingga 31 Desember 2020)

• Pengurangan dan penghapusan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
• Pengurangan dan penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Pengurangan dan penghapusan sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

14. Sulawesi Utara (hingga 23 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas tarif Pajak Progresif
• Diskon Pajak Kendaraan Bermotor yang bernilai 5 hingga 10 persen, tergantung masa keterlambatan
• Diskon tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
• Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua

15. Sulawesi Selatan (hingga 23 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas tarif Pajak Progresif

16. Sulawesi Barat (hingga 31 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

17. Kalimantan Timur (hingga 31 Desember 2020)

• Diskon 40 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya
• Bebas sanksi denda administrasi kendaraan mutasi dalam dan luar provinsi Kalimantan Timur

18. Kalimantan Selatan (hingga 31 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas sanksi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

19. Papua Barat (hingga 31 Desember 2020)

• Bebas sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor
• Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua